Bank Dunia: Usut Tuntas Skandal Bank

Ekonomi Bisnis

09 Desember 2003



TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Dunia mendukung kemungkinan dibentuknya panitia khusus oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki skandal pembobolan PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI).



“Indonesia memang memerlukan (pansus) itu,” kata Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Bert Hofman kepada Tempo News Room seusai acara pemaparan kondisi makroekonomi Indonesia 2003-2004 di Jakarta kemarin.



Menurut dia, salah satu upaya yang efektif dalam mengatasi permasalahan perbankan adalah dengan menciptakan keterbukaan yang lebih baik di Indonesia, agar ada fungsi kontrol terhadap segala hal.



“Dalam kasus BNI dan BRI kita bisa melihat bagaimana peran media membongkar kasus itu,” ujarnya. “Selanjutnya, tentu dibutuhkan peranan dari berbagai pihak, termasuk politikus.”



Hofman juga menyatakan, Bank Dunia prihatin dengan kasus yang menimpa kedua bank milik pemerintah ini. Karena itu, sudah selayaknya Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan nasional dan pemerintah sebagai pemilik bank, mengambil tindakan. “Kita tinggal lihat dan tunggu (hasilnya),” katanya.



Di sisi lain, Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul “Beyond Macroeconomic Stability” menyatakan perlunya langkah proaktif untuk meningkatkan sistem kontrol internal perbankan, terutama di bank pemerintah.



Langkah ini penting karena terbukti masih ada kesempatan bagi pegawai bank untuk melakukan kolusi dengan pihak ketiga. Persoalan ini, perlu diselesaikan sebab, kata Hofman, “Bisa menimbulkan keraguan apakah kasus ini menjadi problem satu bank atau menjangkiti perbankan Indonesia.”



Seperti diketahui, BNI telah kebobolan dana senilai Rp 1,7 triliun lewat pencairan wesel ekspor berjangka fiktif. Sementara itu, BRI baru-baru ini juga telah melaporkan telah kebobolan dana hampir Rp 300 miliar. Aksi pembobolan di kedua bank pelat merah itu dilakukan sejumlah pengusaha dengan melibatkan “orang dalam”.



Kemarin, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan dua tersangka pembobol BRI, yakni direktur dan komisaris PT Delta Makmur Eksperindo Yudi Kartolo dan Hartono. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Haryono melalui telepon, Senin (8/12) malam.



Sampai tadi malam, Yudi dan Hartono masih menjalani pemeriksaan. “Rencananya, keduanya akan ditahan di Rutan Salemba cabang Jakarta Selatan,” kata Haryoto. Keduanya akan dituntut dengan Undang-Undang Antikorupsi. Mereka didakwa melakukan kejahatan bekerja sama dengan orang dalam BRI, yakni Kepala Cabang Atrium Senen, Kepala Cabang Pembantu Surya Kencana Bogor, dan Kepala Cabang Pembantu Tanah Abang.



Sementara itu, kemarin Komisi Perbankan DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan manajemen BRI dan BNI. Dari sejumlah anggota Dewan terlontar keinginan untuk membentuk pansus atau panitia kerja untuk mengungkap skandal pembobolan bank ini.



Wakil Ketua Komisi Perbankan Faisal Baasyir termasuk yang mengusulkan soal itu. Usulan serupa juga datang dari Rizal Djalil dari Fraksi Reformasi, serta Dudhie Makmun Murod dan Max Moein dari Fraksi PDI Perjuangan.



Menurut Faisal, kasus ini bisa merusak kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Padahal, katanya kepada pers seusai rapat dengar pendapat, “Perbaikan perbankan sudah memakan biaya yang tinggi.”



Atas dasar itu, kata dia, tengah dipertimbangkan pembentukan pansus atau panja. Namun, keputusan tentang hal ini baru akan diambil dalam rapat internal komisi setelah rapat lanjutan dengan manajemen BNI dan BRI besok.



Direktur Utama BNI Saifuddien Hasan dalam rapat dengar pendapat menjelaskan, dana yang sudah bisa diperoleh kembali senilai Rp 1,046 triliun atau 65 persen dari total dana yang dibobol (Rp 1,7 triliun). Yang masih diupayakan pengembaliannya senilai Rp 433 miliar.



Secara terpisah, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan, bank sentral akan memperketat pengawasan terhadap semua bank, terutama bank pemerintah. “Kami akan memakai semua kemungkinan untuk mengawasi semua bank,” katanya.



Ia menambahkan, BI juga akan meningkatkan pengawasan terhadap bank-bank besar yang kerusakannya bisa berdampak secara nasional.



Amal Ihsan/Budi Riza/Fitri Oktarini/Yandhrie/Sita - Tempo News Room



http://www.tempointeractive.com/hg/ekbis/2003/12/09/brk,20031209-11,id.html